Beranda Kota Metro Pemkot Metro Terkesan Tidak Tegas Menindak Pembangunan Tiga Lantai Di Kawasan Padat...

Pemkot Metro Terkesan Tidak Tegas Menindak Pembangunan Tiga Lantai Di Kawasan Padat Penduduk

143
0

Galaksinewss.com, METRO – Adanya bangunan berlantai tiga di kawasan padat penduduk, menorehkan tanda tanya, pasalnya perjalanan bangunan sudah jauh berjalan namun belum kantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan saat ini.

Saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut Ali yang mewakili Kasi Penegak Perda dalam pesan suaranya mengatakan,” iya kemarin saya langsung tindaklanjuti ke Pak Kabid ya bukan cari kebenaram atau cari kesalahan. karena itu sudah pernah kita peringatkan cuma kesannya mereka memang belum ada ijinnya dan ke pengacara juga, sudah saya sampaikan juga mungkin mereka sekarang masih ngurus kalaupun ada seperti ini biar repot juga diatas saya. Mudah-mudahan besok langsung saya tindaklanjuti dan laporkan ke pimpinan saya supaya tahu, katanya pada senin (12/4/2021)

sebelumnya Kepala DPMPTSP Edy Pakar, S.H., pada, Senin (01/03/21) mengatakan, bahwa semestinya sebelum orang mendirikan bangunan terlebih dahulu membuat izin mendirikan bangunan, banyak proses yang harus dilalui, dimulai dari lingkungan, tingkat Kelurahan yang selanjutnya pada tingkat kecamatan mengeluarkan Advis, dilanjutkan Dinas Pekerjaan PU dan Tata Ruang terkait perhitungan IMB nya setelah itu baru DPMPTSP dapat menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

Lanjut Edy Pakar, bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no 138 th 2017 tentang penyelenggaraan PTSP di daerah. Pada pasal 7 berbunyi berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (4) penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh PTSP meliputi :
a. Penerimaan dan/atau penolakan permohonan.
b. Penerbitan dokumen izin dan non izin.
c. Penyerahan dokumen izin dan non izin.
d. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

Lebih lanjut, Edy juga mengatakan, pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan PTSP hanya bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada perangkat daerah terkait. Ayat (2) pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara menurut Kasi Pembangunan Kecamatan Metro Pusat, Yono mengatakan bahwa sampai saat sekarang ini belum ada surat permohonan yang masuk untuk mengeluarkan Advis Camat terkait bangunan tiga lantai yang berada di wilayahnya tersebut.

Dalam Perda no 10 tahun 2010 pada pasal 52 Berbunyi
Bagi siapapun dilarang mendirikan bangunan apabila:
a. Tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan
b. menyimpang dari ketentuan -ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut dari mendirikan bangunan
c. Menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar dari pemberian Izin Mendirikan Bangunan
d. Menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah di tetapkan dalam peraturan Daerah ini atau peraturan lainnya
e. Mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa Izin pemiliknya atau kuasanya yang sah
f. Tanah belum berstatus pekarangam /tanah darat
g. Tanah termasuk dalam daerah yang dinyatakan daerah rawan bencana alam
h. Tanah dalam sengketa
sementara dalam pasal 73
(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 52 Peraturan Daerah ini diancam di Ancam pidana kurungan paling lama (3) tiga bulan atau denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
(2) Tindak pidana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran
(3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah Daerah dan atau masyarakat akan dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Red)

Spread the love

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here