Beranda Hukum & Kriminal LSM GMBI Distrik Kota Metro Soroti Penyerapan Anggaran Dinkes Tahun 2020

LSM GMBI Distrik Kota Metro Soroti Penyerapan Anggaran Dinkes Tahun 2020

124
0

METRO – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Metro menyoroti penyerapan anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2020.

Ini buntut perampasan fasilitas kerja jurnalis pada 21 Desember 2020 lalu ketika mewawancarai Kadiskes Metro, drg. Erla Adrianti.

“Sikap jajaran Dinas Kesehatan Kota Metro terkhusus kepala dinas ini aneh. Kenapa harus ditutup-tutupi. Berarti ada ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran negara dan tidak transparan,” kata Ketua LSM GMBI Kota Metro, Eko Joko Susilo, Senin (18/1).

Dikatakan Eko, hal ini patut tindaklanjuti lebih dalam untuk perimbangan data informasi sejauh mana penyerapan anggaran yang dikelola dinas tersebut sepanjang tahun 2020.

Pihaknya juga sudah melayangkan surat tuntutan klarifikasi secara langsung ataupun tertulis. Jika dalam waktu delapan hari kerja sejak surat diterima tidak juga ditanggapi maka LSM GMBI akan melakukan gerakan atau aksi untuk mendesak pihak penegak hukum menindaklanjuti, sebagaimana laporan dan hasil investigasi LSM GMBI.

“Ini surat yang kedua sebelumnya kami sudah layangkan surat pertama pada Rabu 13 Januari 2021 lalu, drg. Erla enggan menanggapinya. Langkah ini dilakukan sesuai protap LSM GMBI,” ucapnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa poin yang dipertanyakan khususnya mengenai anggaran pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebesar Rp.1.896.276.300 pada anggaran murni dan Rp.7.485.352.540 di ABT. Termasuk anggaran belanja barang dan jasa yang cukup besar, juga pada item kegiatan operasional dan penyediaan bahan medis pencegahan dan penanggulangan Covid-19 serta anggaran operasional puskesmas dan pustu.

Maka itu, lanjut dia, sebagaimana hasil investigasi tim LSM GMBI Distrik Kota Metro serta untuk perimbangan data informasi, secara resmi pihak LSM GMBI melayangkan surat permintaan salinan dokumen daftar isian anggaran negara yang dikelola dinas kesehatan setempat, guna penyesuaian dengan data dokumen yang ada pada tim GMBI.

“Jika tidak ada tanggapan juga selama delapan hari kerja sejak surat dilayangkan, LSM GMBI akan melakukan aksi gerakanĀ  sekaligus mendesak pihak penegak hukum menindaklanjuti laporan LSM GMBI dan dengan dasar hasil investigasi tim lsm gmbi terkait ini,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini dilakukan sesuai amanat UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN serta UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Dan perlu diketahui juga bahwa, selain terfokus di Dinas Kesehatan, tim investigasi juga mendapati beberapa indikasi penyerapan anggaran Covid-19 selama TA 2020 di beberapa dinas atau badan yang juga patut dipertanyakan. Adapun dinas atau badan itu diantaranya, Dinas Perindustrian dan UMKM, BPBD, Dinas Pertanian, Diskominfo dan RSUD A.Yani.

“Seluruhnya akan kami surati untuk kalrifikasi guna perimbangan data informasi yang sebelumnya, sejak jauh hari telah di lakukan invetigasi pendalaman informasi mengenai penyerapan dan pemanfaatan anggaran terkait,”pungkas Eko. (Red)

Spread the love

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here